Darurat Nasional Kejahatan Seksual Pada Anak

Seperti yang diberitakan oleh mediaindonesia.com (24/10/2014), Menurut Ketua Komnas Anak Indonesia, Arist Merdeka Sirait, “Indonesia sudah masuk tahap darurat nasional untuk soal pelanggaran hak anak. Sebagian besar kasus yang terjadi di Indonesia terkait kejahatan seksual. Hampir separuhnya dan biasanya pelakunya ialah orang dekat.”

Apa yang diutarakan oleh Arist, pernah disampaikan juga ketika IDKITA di undang bersama Komnas Anak Indonesia untuk mengisi seminar dan dialog tentang pedofilia, yang diselenggarakan Persatuan Wanita Katolik Republik Indonesia cabang St. Servatius – Kampung Sawah – Bekasi, pada 8 Juni 2014 yang lalu.

Mengutip apa yang diberitakan mediaindonesia.com, Komisi Nasional (Komnas) Anak mengungkapkan 21.689.797 kasus pelanggaran hak anak terjadi di 34 provinsi (179 kabupaten/kota) di seluruh Indonesia selama periode April 2013 hingga April 2014. Angka inipun masih merupakan fenomena gunung es, dimana kemungkinan kasus yang tidak terdeteksi dan terlaporkan  lebih besar lagi.

Selain itu, diungkap pula bahwa pada 2010, sekitar 2.000 kasus dan 42% di antaranya kejahatan seksual. Pada 2011, 58% dari 2.428 kasus yang diproses kepolisian merupakan kekerasan seksual. “Tahun 2012, 62% kasus (kekerasan seksual) dari 2.637 yang diproses.Sedangkan di tahun 2013, 52% dari 3.338 kasus merupakan kekerasan seksual. Selama Januari hingga September 2014, 2.028 kasus sudah tercatat di kepolisian.”

Bila dilihat lebih jauh tentang kejahatan  seksual yang semakin tinggi tersebut, bukan tidak mungkin, bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam masalah konten pornografi yang mudah didapat turut memicu para pelaku untuk melakukan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak. Disamping itu, dengan menjamurnya fasilitas chat messenger dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh para predator seks online dalam memperdayai atau melakukan tipu muslihat kepada anak untuk melayani keinginan seksual mereka baik melalui text, gambar, video maupun audio.
Baja Juga :  Punya KTP DKI tapi belum vaksin? Daftar di aplikasi JAKI dapat layanan prioritas

Kekerasan dan Pelecehan Seksual Pada AnakKekerasan dan pelecehan seksual, kadang dipadang sebagai hal yang berbeda. Menurut  kamus besar bahasa Indonesia, pelecehan berasal dari bentuk kata kerja melecehkan yang mengandung pengertian memandang rendah (tidak berharga), menghinakan atau  mengabaikan, sedangkan seksual berkenan dengan masalah seks atau jenis kelamin. Sehingga pelecehan seksual dapat diartikan secara bebas sebagai tindakan  bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal -hal yang berkenan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual.

Dari pengertian tersebut maka pelecehan seksual merupakan tindakan untuk melakukan penghinaan dan memandang rendah atau merendahkan seseorang dalam masalah seksual yang dapat dilakukan secara fisik maupun non fisik, yang tentunya dilakukan oleh pelaku tanpa dikehendaki oleh korban.

Kemudian bila kekerasan diartikan KBBI sebagai, perihal (yang bersifat, berciri) keras atau paksaan (violence: behavior involving physical force intended to hurt, damage, or kill someone or something). Maka kekerasan seksual lebih dipandang sebagai perbuatan secara fisik yang tentunya juga dilakukan oleh pelaku tanpa dikehendaki oleh korban.

Selain itu bila pelecehan seksual dihubungkan dengan BAB XIV KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan, khsusnya pasal 281, dimana dalam penjelasannya dikatakan bahwa kesopanan dalam arti kata kesusilaan merupakan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba alat vital wanita, memperlihatkan alat vital wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Maka tindakan yang dijelaskan di sini lebih banyak menunjukan pada perbuatan fisik bagaimana dengan non fisik yang juga dianggap sebagai pelecehan?

Dalam Undang Undang No. 44 Tahun 2008  tentang Pornografi, pada pasal 11 disebutkan Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat tindakan yang bersifat non fisik secara langsung pada korban dalam hal pornografi.
Baja Juga :  PBNU : Publik Bijak Gunakan Medsos

Dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, disebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Apabila perbuatan tersebut dilakukan pada anak maka sanksi pidananya disebutkan Pasal 52 yaitu “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok”. Dimana dalam sanksi pidana atas pasal 21 ayat 1 yang disebutkan dalam pasal 45 pelakunya akan dipenjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan demikian, bila berbicara mengenai kekerasan atau pelecehan seksual, khsusnya pada anak, di era yang begitu cepat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, maka perbuatan pelaku dianggap merupakan kejahatan berat bila dilakukan secara fisik maupun non fisik terhadap anak sebagaimana telah diatur secara cukup oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, Walau sebagain masyarakat beranggapan perlu dilakukan revisi sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.
Choose your Reaction!