Pemerataan dan Prioritas Pendidikan di Daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal

Memang masih banyak persoalan yang harus di hadapi dan diselesaikan oleh bangsa ini, masing-masing dapat menempatkan skala prioritas menurut pertimbangan dan perhitungannya sendiri. Namun bila berbicara pendidikan, APBN 2014,  pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp. 368,899 triliun atau 20% dari total anggaran belanja negara (Rp1.842,495 triliun).

Dari alokasi anggaran tersebut, menurut data dari Sekretariat Kabinet RI, Rp. 130,279 triliun diantaranya merupakan anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat  di mana Kemdikbud mendapat alokasi sebesar Rp. 80,661 triliun, sedangkan untuk anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah adalah sebesar Rp. 238,619 triliun.

Dilihat dari besarnya anggaran pendidikan tersebut, maka pembangunan boleh dikatakan masih menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama.

Lalu bagaimana kenyataan di lapangan? Apakah pemerataan pendidikan hanya dapat terukur dengan angka-angka statistik saja? Seperti dilaporkan oleh BPS melalui Susenas tahun 2012,  disebutkan angka APS (Angka Partisipasi Sekolah) di  Indonesia untuk anak usia 7-12 (97,95%), Usia 13-15 (89,66%), usia  16-18 (61,06%) dan  usia 19-24 (15,84%).

APK (Angka Partisipasi Kasar ) sesuai laporan yang sama untuk Indonesia dilaporkan untuk usia pendidikan SD/MI/Paket A  adalah  104,30%, SMP/Mts/Paket B adalah 89,38% dan SM/SMK/MA/Paket C usia 19-24  adalah 68,22%.

Sedangkan APM sesuai tahun laporan yang sama untuk Indonesia dilaporkan untuk usia pendidikan SD/MI/Paket A  adalah  92,49%, SMP/Mts/Paket B adalah 70,84% dan SM/SMK/MA/Paket C usia 19-24  adalah 51,46%.

Dari angka-angka tersebut saja belum mencapai angka ideal yaitu 100%, ya namanya juga ideal, memang tidak mudah, tetapi harus berusaha mendekati angka tersebut.

Mungkin bagi sebagaian orang, khususnya kementerian terkait atau dinas di daerah sudah puas bila angka-angka tersebut bisa melebihi angka 50%. Ya, kalau daerahnya hanya berpenduduk usia sekolah 100 orang saja, maka 50 orang sisanya belum mengenyam pendidikan mungkin disebabkan karena permasalahan yang tidak mudah diatasi.

Namun bagaimana daerah dengan penduduk usia sekolah suatu daerah dengan jumlah di atas jutaan? Atau katakanlah 1 juta, maka  500.000 yang belum mengenyam pendidikan harus dapat dilihat sebagai ketidak berhasilan program pemerataan pendidikan. Terserah angka mana yang mau digunakan, APS, APK atau APM.

Sebagai contoh saja, untuk menyoroti usia pendidikan SMA sederajat,  angka APS di Indonesia per tahun laporan 2012  baru mencapai 61,06% (APM 51,46%). Memang untuk usia pendidikan 16-18 tahun, semua propinsi sudah mencapai angka di atas 50%.  APS terendah adalah di Provinsi Papua yaitu 50,66% (APM 30,05%), menyusul  Kalimantan Tengah yaitu 54,06% (APM 42,39%).

Ini baru angka-angka saja, belum lagi melihat kenyataan di lapangan terkait kondisi sekolah dan ketersediaan guru hingga pengukuran standar kelulusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Masih banyak faktor keberhasilan pemerataan kesempatan dan kualitas pendidikan yang dapat dijadikan tolak ukur.

Pendidikan di Daerah 3 T

Persoalan pemerataan pendidikan, dapat dipahami dengan adanya kondisi penduduk usia sekolah di daerah 3T yaitu daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal. Sebagaimana dijelaskan melalui situs resmi Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-LK) Dikmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (pkplkdikmen.net 8/10/2013). Beberapa  permasalahan  penyelenggaraan pendidikan di daerah-daerah ini  antara lain karena kurangnya persediaan tenaga pendidik, distribusi tidak seimbang, insentif rendah, kualifikasi dibawah standar, guru-guru yang kurang kompeten, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang ditempuh, penerapan kurikulum di sekolah belum sesuai dengan mekanisme dan proses yang distandarkan. Disamping itu, permasalahan angka putus sekolah juga masih relatif tinggi  menimbulkan persoalan lain.

Terkait hal tersebut, menurut Direktorat PK-LK,  pendidikan di daerah 3T perlu dikelola secara khusus dan sungguh-sungguh supaya bisa maju sejajar dengan daerah lain. Hal ini bisa terwujud bila ada perhatian dan keterlibatan dari semua komponen bangsa ini, baik yang ada di daerah maupun di pusat.

Merespon beberapa yang disebutkan tersebut, melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, yaitu pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi, memberikan beberapa solusi antara lain  salah satunya peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Mendukung Terselenggaranya Pendidikan Layanan Khusus (PLK)

Peranan TIK dalam Pendidikan Layanan Khsusus

Perkembangan TIK dalam mendukung dan menyukseskan terselenggaranya Pendidikan Layanan Khusus (PLK) harus diakui bahwa memang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus khususnya pada pasal 3 ayat 1 tentang program layanan pendidikan  yang kemudian dijabarkan dalam pasal 5 huruf (e) disebutkan bahwa salah satu program layanan yang dimaksud dapat berupa pendidikan jarak jauh yang menyelenggarakan layanan pendidikan tertulis, radio, audio, video, TV, dan/atau berbasis IT.

Kemudian dalam pasal 8 Permendikbud tersebut juga disebutkan bahwa Proses pembelajaran PLK dilaksanakan dengan memperhatikan sistem pembelajaran yaitu tempat pembelajaran disesuaikan dengan ketersediaan dan kelayakan, waktu pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara, pendidik dan peserta didik dan  sistem pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk klasikal, tutorial, tatap muka, jarak jauh, dan/atau mandiri. Hal ini memberi ruang penyelenggara PLK untuk memanfaatkan TIK.

Terkait dengan perluang pemanfaatan TIK tersebut, pada pasal 8 ayat 3 memang disebutkan dengan jelas bahwa sistem pembelajaran dapat menggunakan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Pertanyaannya, siapa yang menyediakan infrastrukturnya dan siapa yang menyediakan konten (materi) pendidikan  maupun pendidik untuk menyelenggarakan sekolah jarak jauh? Tanpa mengesampingkan kementerian yang lain, dalam persoalan ini memang perlu membangun kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tentu dalam masalah konten pendidikan dan tenaga pengajar merupakan TUPOKSI dari kemendikbud, sedangkan untuk membangun infrastruktur TIK seharusnya kemenkominfo memiliki porsi terbesar walaupun kemendikbud sendiri telah mampu membangun beberapa infrastruktur TIK namun dalam kapasitas terbatas melalui Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (PUSTEKKOM)

Kemajuan Pembangunan Infrastruktur  Kominfo

Sesuai dengan Siaran Pers Tentang Laporan Akhir Tahun 2013 Kementerian Kominfo (27/12/2013), disebutkan bahwa sampai dengan Desember 2013 Kementerian Kominfo telah membangun:

    1. Sebanyak 32.208 SSL (Satuan Sambungan Layanan) untuk desa di wilayah non komersial atau di wilayah yang terletak jauh dari wilayah ibukota yang dilayani akses telekomunikasi atau dari sejumlah 33.184 desa (dari total 72.800 desa di Indonesia).
Baja Juga :  RPM Kemkominfo: Perlu didukung dalam Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif!

 

    1. Sebanyak 1.857 Mobile-Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK), sebanyak 5.956 Pembangunan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan sebanyak 1.222 PLIK di pusat-pusat atau sentra produktif.

 

    1. Sebanyak 1.330 SLL yang merupakan upgrading Desa Dering Menjadi Desa Pinter. Desa dering adalah istilah untuk memberikan sambungan telepon kepada desa-desa yang hingga kini tidak tersentuh oleh sarana komunikasi sedangkan Desa Pintar adalah program desa yang dapat mengakses internet untuk kepentingan pengetahuan dan pembangunan.

 

    1. Terkait dengan percepatan pembangunan akses internet di pelosok tanah air, telah dibangun juga National Internet Exchange (NIX)  di 33 provinsi. NIX  yaitu merupakan tempat terhubungnya berbagai ISP (Internet Services Provider) maupun penyedia konten dapat saling bertukar data sehingga sambungan internet yang ada di Indonesia tidak harus berputar-putar melalui jalur yang ada di luar negeri dulu, baru kembali lagi ke Indonesia.

 

    1. International Internet Echange (IIX) di 4 provinsi. IIX yaitu program internet dimana menjadi tempat pertukaran trafik internet dengan source (berasal) dan destination (tujuan) dari international ke local dan sebaliknya.

 

    1. 533 PoP sebagai wujud penyediaan jasa akses publik layanan internet WIFI Kabupaten. POP (Point of Presence) adalah titik interkoneksi antara fasilitas komunikasi yang disediakan oleh perusahaan telepon dan fasilitas utama pendistribusian.  Semacam stasiun relay atau repeater untuk memperluas jangkauan suatu ISP, dengan menambah titik akses di daerah tertentu, titik akses ini disebut dengan POP berfungsi untuk meneruskan layanan ISP ke pelanggan yang letaknya lebih jauh, namun masih dengan sistem pencatatan atau administrasi yang terpusat pada titik akses utama ISP tersebut.

 

    1. Membangunan 287 Base Transceiver Station (BTS) sebagai wujud penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika di daerah perbatasan dan pulau terluar (Telinfo-Tuntas).

 

    1. Untuk implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital terhadap populasi telah mencapai 27% dari jumlah populasi.

 

  1. Jumlah desa informasi yang sudah dibangun sebanyak 350 desa (dengan catatan belum dengan radio komunitas). Desa informasi   merupakan  gabungan  dari  5 program yakni  Desa Berdering (telepon ) masuk desa,  Internet  masuk Desa, Radio Komunitas, Televisi masuk desa dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Terlepas dari M-PLIK dan PLIK yang masih dievaluasi – tentu saja ke depan diharapkan dapat dioptimalkan dan tidak membiarkan yang telah dibangun terbengkalai seperti beberapa laporan langsung di lapangan –  Ternyata sudah banyak program yang dilaksanakan oleh kominfo dengan banyak istilah program atau proyek yang mirip namun tak sama dan mungkin membingungkan masyarakat.

Dengan ketersediaan infrastruktur yang dibangun oleh kominfo tersebut, yang juga sebagian besar dibiayai dengan dana USO (Universal Service Obligation) atau KPU (dana Kewajiban Pelayanan Umum). Pungutan dana USO sesuai Permenkominfo No.5/PER/M.KOMINFO/2/2007 ditetapkan sebesar 1,25% dari pendapatan kotor perusahaan operator telekomunikasi.  Seharusnya dapat dikembangkan untuk mendukung program pendidikan untuk daerah 3T yang disebutkan di atas.

Pemanfaatan Internet Usia Sekolah

Melengkapi Indonesia Internet Users Survey, oleh MarkPlus Insight yang di publikasi melalui majalah Marketeers edisi November 2013, yang menyebutkan jumlah pengguna internet indonesia telah mencapai 74,57 juta.

Data baru, sesuai siaran Pers Tentang Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet (18/02/2014). Studi ini didanai oleh UNICEF dan dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo. Dengan menelusur aktivitas online dari sampel anak dan remaja usia 10-19 (sebanyak 400 responden) yang tersebar di seluruh negeri dan mewakili wilayah perkotaan dan perdesaan, disebutkan

    1. Di propinsi Lampung terdapat 47 responden telah mengenal internet sedangkan 21 tidak pernah penggunakan internet.

 

    1. Di provinsi NTT, terdapat 25 responden telah mengenal internet sedangkan 16 lagi tidak

 

    1. Di provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 10 anak telah mengenal internet sedangkan 9 lagi tidak

 

    1. Di provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat 13 responden telah mengenal internet sedangkan 9 lagi tidak

 

    1. Di provinsi Maluku, terdapat 3 responden telah mengenal internet sedangkan 7 lagi tidak

 

    1. Di provinsi Papua Barat, terdapat 2 responden telah mengenal internet sedangkan 5 lagi tidak

 

    1. 87% responden yang mengaku tidak pernah menggunakan internet tinggalnya di kabupaten/kota, sedangkan sisanya tinggalnya di ibu kota propinsi

 

    1. 23% responden yang mengaku tidak pernah menggunakan internet karena di daerah mereka tidak ada akses internet

 

    1. 34% responden yang sama, mengaku tidak pernah memiliki akses ke komputer (yang berarti di rumah maupun di sekolah)

 

  1. 45% responden yang mengaku tidak pernah menggunakan internet  berusia 12 -13 tahun

Walau hasil survei tersebut memberikan masukan terhadap bahaya pemanfaatan internet di kalangan anak-anak, data juga menunjukan bahwa di wilayah tertentu di Indonesia ternyata belum mengenal internet. Hal ini menjadi catatan penting tentunya, sebagai bahan evaluasi kominfo dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Sekaligus sebagai kajian, kemendikbud untuk melihat sejauh mana pemerataan pendidikan di wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal dalam pemanfaatan TIK sebagai sarana pembelajaran jarak jauh.

ICT Development Index (IDI)

Indeks Pembangunan ICT (IDI) merupakan indeks gabungan (composite index) yang menggabungkan 11 indikator menjadi satu ukuran atau patokan yang berfungsi untuk memonitor dan membandingkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ( ICT ) di seluruh dunia, khususnya negara-negara anggotanya.

Tujuan utama dari IDI adalah untuk mengukur :

    1. Tingkat perubahan dan perkembangan ICT dari waktu ke waktu di antara negara-negara anggota, yang dapat memperbandingkanya  secara relatif terhadap negara anggota lainnya.

 

    1. Kemajuan dalam pengembangan ICT di negara maju dan negara-negara berkembang:  indeks harus bersifat global dan mencerminkan perubahan yang terjadi di berbagai negara pada tingkat perkembangan ICT yang berbeda.

 

    1. Kesenjangan digital, yaitu perbedaan antara negara-negara dengan tingkat perkembangan ICT yang berbeda.
Baja Juga :  Rapat Teknis IDkita Dalam Rangka Hari Ibu Nasional 2012

 

  1. Potensi pengembangan TIK atau sejauh mana negara-negara dapat memanfaatkan ICT untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan di negaranya yang berbasis pada kemampuan dan keterampilan yang tersedia.

Sebelas (11) Indikator yang menentukan IDI

Akses terhadap ICT

    1. Jaringan tetap-telepon per 100 penduduk

 

    1. Pelanggan telepon seluler-seluler per 100 penduduk

 

    1. Bandwidth internet internasional (bit / s) per pengguna Internet

 

    1. Persentase rumah tangga yang memiliki komputer

 

  1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses Internet

Penggunaan ICT

    1. Persentase individu yang menggunakan Internet
    2. Pelanggan  Fixed (wired)-broadband Internet  per 100 penduduk
    3. Pelanggan aktif  Mobile-broadband per 100 penduduk

Ketrampilan ICT

    1. Tingkat melek huruf pada orang dewasa
    2. Secondary gross enrolment ratio (GER) atau Angka Partisipasi Kasar (APK)  Secondary (biasanya untuk penduduk dengan kelompok usia antara usia 12-17)
    3. Tertiary gross enrolment ratio (GER) atau Angka Partisipasi Kasar (APK) Tertiary (biasanya untuk penduduk dengan kelompok usia mulai dari usia menyelesaikan sekolah hingga lima tahun setelahnya atau diantara 18 hingga 23 tahun)

Seperti angka-angka yang dikeluarkan oleh BPS di atas, Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk dengan kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu tersebut.

Sehingga untuk mengukur IDI, jelas ada kaitannya antara kedua kementerian yang disebutkan di atas, yaitu kemendikbud dan kemenkomifo

ICT Development Index (IDI) Indonesia

Menurut laporan statistik remsi the International Telecommunication Union (ITU) tahun 2012, yaitu badan khusus PBB yang bertanggung jawab untuk masalah-masalah yang menyangkut teknologi informasi dan komunikasi  (TIK/ICT), bermarkas di Jenewa, Swiss, yang memiliki anggota sebanyak 193 negara dan sekitar 700 anggota dari berbagai asosiasi atau organinasi. ICT Development Index (IDI), sub Indeks akses ICT, Indonesia pada tahun 2010 berada pada rangking 97 dengan IDI 3.01 dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 pada rangking 95 dengan IDI 3.19. Posisi ini jauh di bawah Singapura (rangking 6 dengan IDI subideks akses 7,24 untuk tahun 2011) dan Malaysia (rangking 56  dengan IDI sub index akses 2,85 untuk tahun 2011)

Untuk sub index penggunaan, Indonesia berada pada rangking  92 pada tahun 2011 (IDI 1.40), naik dari rangking 93 pada tahun 2010 (IDI 1.04). Sedangkan untuk sub index ketrampilan, Indonesia berada pada rangking 100 pada tahun 2011 (IDI 6,41), rangking ini tidak berubah dibandingkan tahun 2010 dengan IDI sub index ketrampilan yang sama. (artinya APK diproyeksikan tidak berubah)

Dengan melihat kenyataan tentang ICT Development Index (IDI) Indonesia yang masih tertinggal, maka sub indikator akses, penggunaan dan ketrampilan dalam pemanfaatan ICT di Indonesia yang masih rendah tersebut maka, sekali lagi perlu ditegaskan, tanpa mengeyampingkan persoalan lain dan peranan kementerian lainnya, kedua kementerian yang terkait seharusnya dapat menjalin kerjasama yang baik.

Studi  Lapangan IDKITA Kompasiana di Kabupaten Banyumas

Setelah mengkaji beberapa masalah yang kami amati saat melaksanakan sosialisasi pemanfaatan TIK secara baik dan benar di Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Boarding School, kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Seperti dilaporkan pada tanggal 2 Februari melalui tulisan berjudul Boarding School “Mbangun Desa”: Sekolah Kader Pembangunan Desa. Kami cukup tertarik dengan permasalahan yang mereka hadapi dalam pemenuhan hak pendidikan, baik PLK itu sendiri maupun wilayah praktek alam di “kampung” Pesawahan – Gunung Lurah, Karangtengah, Cilongok, Banyumas (Kira-kira 20.6 – 30 km dari Purwokerto menuju daerah Desa di wilayah Hutan lereng gunung Slamet).

Sesuai data statistik dari BPS Jwa Tengah, penduduk usia sekolah untuk Kabupaten Banyumas yang berusia antara 16-18 Tahun   berjumlah 74.705, sedangkan menurut data banyaknya sekolah, murid dan guru SMA sederajat  tahun pelajaran 2012/2013, untuk Kabupaten Banyumas disebutkan bahwa jumlah murid yang menempuh pendidikan SMA/sederajat berjumlah 49.660. Sehingga bila diperbandingkan kedua data tersebut maka dapat disimpulkan  bahwa terdapat 25.045 anak usia SMA/sederajat yang belum menempuh pendidikan SMA atau setaranya dengan APS/APM mencapai 66,47%

Apabila dilihat dari prosentase perhitungan di atas, sekali lagi perlu ditekankan bahwa tidak ada yang dapat dibanggakan apabila APS/APM belum mencapai angka ideal (100%), maka angka yang dijelaskan tidak ada artinya walau berada di atas 50%, karena 50% lagi harus dikemanakan? Sehingga memang pemerintah pusat maupun daerah harus terus berupaya meningkatkannya, tanpa lempar tanggung jawab dengan alasan “otonomisasi”.

Untuk usia penduduk jenjang pendidikan SMA sederajat Kabupaten Banyumas,  dalam jumlah jiwa terdapat 25.045 yang belum menempuh pendidikan SMA atau sederajat. Terbukti bahwa prosentase APS atau bahkan APM ternyata tidak bisa menjadi tolak ukur keberhasilan,  kita juga harus melihat kepadatan penduduk  daerah setempat, khususnya penduduk untuk usia sekolah dengan  jenjang pendidikan tertentu.

Oleh karena itu bagi kami, angka tersebut cukup besar untuk  sebuah kabupaten yang masih terdapat di pulau jawa yang dalam kenyataanya diprioritaskan dalam pembangunan selama ini, dan memiliki banyak infrastruktur serta fasilitas lainnya untuk mengentaskan masalah pendidikan.

Dalam bayangan kami, seharusnya wilayah Jawa tengah memiliki angka APS/APM lebih tinggi bahkan mendekati angka ideal. Sehingga kesimpulan sementara kami, bahwa kesempatan pendidikan di kabupaten Banyumas masih menyisahkan masalah. Kalau di Kabupaten ini saja terjadi hal demikian,  bagaiamana keadaan pendidikan daerah lain di Indonesia? Baik pulau-pulau besar namun terpencil, kepulauan kecil  termasuk penduduk pulau-pulau terluar dan tertinggal/terpencill di Indonesia?

Memang kami belum bisa menyimpulkan menggunakan angka survei sendiri, namun dengan melihat kenyataan ini, kami sangat yakin bahwa kesenjangan untuk pemenuhan pendidikan bagi anak usia sekolah yang seharusnya merata dan menjadi perhatian khsusus pemerintah masih menyisahkan masalah yang cukup serius untuk pembangunan Indonesia ke depan.

***

Atas dasar analisa dan kajian kami, pada tanggal 26 dan 27 Maret, kami kembali ke lokasi tersebut untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang ditujukan dalam rangka mencari peluang pengembangan fasilitas dan infrastruktur TIK dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan Jarak jauh yang dimungkinkan sesuai regulasi yang ada.

Baja Juga :  Workshop: Belajar Jarak Jauh di PLK Mbangun Desa Purwokerto Jawa Tengah

Dalam kesempatan tersebut, secara khsusus kami mengundang Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (PUSTEKKOM) kementerian pendidikan dan kebudayaan, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika  Kementerian Komonikasi dan Informatika serta PT Indosat Tbk.

Namun karena kesibukan, yang berkesempatan hadir bersama-sama dengan kami yaitu dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (PUSTEKKOM) kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Dalam evaluasi dan paparannya, pihak PUSTEKKOM, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sarjani, memberikan sosialisasi tentang pemanfaatan rumah belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang saat ini dalam tahap penyelesaian.

Melalui Rumah Belajar Kemendikbud, diharapkan kebutuhan bahan ajar sekaligus pemenuhan pengajar untuk sekolah maya dapat dimungkinkan di PLK Boarding School Mbangun Desa.

1396565511780068508

Sayangnya di PLK ini tidak memiliki fasilitas internet, sehingga pihak PUSTEKKOM berinisiatif untuk menyerahkan hampir seluruh materi dari rumah belajar yang telah dikemas dalam sebuah hard disk eksternal  berkapasitas 1 Tera Byte. Diharapkan materi pelajaran yang tersedia dapat membantu siswa dalam belajar nantinya walaupun secara offline.

IDKITA Kompasiana sendiri melakukan bimbingan teknis kepada pengurus maupun siswa PLK Boarding School Mbangun Desa untuk merawat dan memanfaatkan situs resminya dan mengajarkan mereka untuk mengelolanya secara mandiri walau harus “numpang” sementara akses Wifi dari sekolah tetangga saat melakukan update.  Situs ini dibangun dengan dukungan PT Indosat.  Disamping itu kami juga melakukan bimbingan teknis lain, sebagai grand design apabila PLK ini nantinya dilengkapi infrastruktur internet.

1396565628223413190

PLK Boarding School Mbangun Desa ini menyelenggarakan pendidikan gratis setara SMK, dan menampung siswanya dalam asrama. Semuanya dikelola secara swadaya. Bahkan untuk memenuhi dana BOS mereka memperolehnya dengan berjualan kerajinan sandal. Adapun siswanya bukan hanya berasal dari anak-anak pesisir dan pedalaman hutan jawa di Kabupaten Banyumas, namun juga berasal dari 4 Kabupaten lain yaitu Kebumen, Brebes, Cilacap, dan Batang. Mereka semuanya berasal dari keluarga kurang mampu.

1396568434383677485

1396567870466571455

Selama dua hari, TIM Idkita secara penuh memanfaatkan waktu yang ada, baik pagi hingga malam hari untuk mempersiapkan mereka menjadi percontohan Pendidikan Layanan Khusus yang dapat diadopsi oleh daerah lainnya di Indonesia.

Pagi, tanggal, 27 Maret. TIM IDKITA bersama-sama dengan pengurus/pengelola PLK dan beberapa siswa mengujungi “Laboratorium Alam” dimana mereka melaksanakan praktek lapangan sebagai bagian dari kurikulum yang bermuatan lokal.

“Kampung” Pesawahan namanya.  Merupakan bagian dari desa Gunung Lurah, Karangtengah, Cilongok, Banyumas. Waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan (Kira-kira 20.6 – 30 km dari Purwokerto menuju daerah Desa di wilayah Hutan lereng gunung Slamet).

Di kampung Pesawahan, dan beberapa kampung tetangganya, kami tidak mendapatkan signal telepon seluler, apalagi jalur sambungan telepon kabel. Namun untung saja, daerah ini sudah diterangi listrik,  lewat teknologi Mikrohidro,  Bantuan Gubernur Jawa Tengah tahun 2010/2011.

13965657801918726304

Setelah sampai di lokasi, kami bertemu dengan beberapa anak SD yang harus menempuh perjalanan 1 hingga 2 jam (sekali jalan) menuju sekolah mereka. Sehingga dalam sehari mereka menghabiskan waktu 2 hingga 4 jam hanya untuk waktu tempuh dengan berjalan kaki.

Tidak terbayang apabila keadaan hujan, siswa-siswa SD ini terpaksa harus “menerabas” hutan agar sampai di rumah sebelum malam tiba.

Kampung ini  berpenduduk, 373 jiwa, jumlah anak berusia sekolah 83 orang (belum sekolah 12 anak, PAUD 24 anak, sedang menempuh pendidikan SD 48 anak dan SMP 2 anak).  Penduduk lulusan SMA hanya 1 orang, lulusan SD 74 orang, lulusan SMP sederajat 6 orang, tidak pernah sekolah 15 orang dan putus/DO pendidikan SD 108 orang).

Berdasarkan data ini dan kami melakukan diskusi dan tanya jawab dengan warga, khsususnya siswa dan pengelola PLK Boarding School Mbangun Desa. Dari hasil evaluasi memang terdapat kecendrungan siswa untuk putus sekolah di wilayah in sangat tinggi. Sehingga disamping melakukan praktek lapangan, siswa PLK ini juga menjalankan program mengetaskan buta aksara,  mengajar PAUD, mengelola ternak domba/kabing bersama, mengelola tanaman buah bersama dan lain-lainnya.

Bahkan karena kekurangan pengajar, siswa-siswa dari PLK ini menjadi asisten guru untuk mengajarkan siswa-siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang berasal dari kampung pesawahan maupun kampung tetangga di gubuk sederhana di pinggir danau.  Sambil menunggu bangunan permanen sekolah mereka selesai atas bantuan Kantor Kementerian Agama kabupaten Banyumas.

1396565868353409850

Sedangkan untuk mengajar anak-anak PAUD, siswa-swa PLK Boarding School Mbangun Desa turut mengambil bagian di sebuah bangunan sangat sederhana.

1396565929487600974

***

Dengan melihat kemajuan program kemenkominfo yang disebutkan di atas, untuk pemenuhan infrastruktur di wialayah ini kami rasa cukup tepat, karena bukan hanya di kampung pesawahan saja, namun juga mencakup kampung-kampung tentangga mereka yang lain di wilayah yang sama.

IDKITA sendiri sedang merintis, pemenuhan akses internet di PLK Boarding School Mbangun Desa dan membangun Radio Komunitas yang dapat digunakan sebagai siaran pendidikan jarak jauh untuk wilayah kampung pesawahan dan sekitarnya.

Selebihnya, kami mengajak berbagai pihak yang terkait untuk dapat menjadikan PLK ini menjadi salah satu contoh yang dapat dikembangkan di daerah lain di Indonesia. Semangat mereka untuk belajar dan pengabdian mereka terhadap kampung pedalaman perlu mendapat sokongan dari kita semua.

Sebagai catatan saja, PLK ini beberapa kali  mendapat penghargaan, antara lain Anugerah Peduli Pendidikan Tahun 2012 oleh Menteri Pendidikan diberikan kepada Muhamad Adib (sebagai pengelola dan pengurus yayasan), untuk kategori masyarakat yang menginisiasi berbagai layanan pendidikan. Di tahun yang sama, Muhamad Adib juga meraih penghargaan PGRI Award Provisi Jawa Tengah.  Jadi sangat miris memang, bila hanya secarik plakat atau kertas penghargaan diberikan sekedar pelipur lara, karena dalam kenyataannya,  jangankan bantuan, niat untuk membenahi PLK ini menjadi pendidikan layak formal tidak pernah tertangani dengan baik.

1396568799818753152

1396566044763780732

1396566356504599961

13965665611992278454

Sumber Data lain untuk data dan istilah :

    1. Situs International Telecommunication Union (ITU)
    2. Situs Berita/Press Release Kemenkominfo
    3. Wikipedia.org
    4. Badan Pusat Statistik
    5. Profil Boarding School Mbangun Desa
Choose your Reaction!